PRD: SBY dan Menterinya Menderita Inferiority Complex
IndecsOnline- Pemerintahan SBY, yang diwakili Menteri Energi Sumber Daya
Mineral, Jero Wacik, kembali menunjukkan penyakit "Inferiority Complex".
Sebuah penyakit rasa rendah diri berlebihan kepada orang asing.
Dalam
pernyataan publiknya, Menteri Jero Wacik terkesan meragukan kemampuan
Pertamina yang berniat mengambil alih saham dan mengelola lapangan gas
yang berlokasi di Kalimantan Timur yang sahamnya dikuasai Total (50
persen) dan Inpex (50 persen).
Menurut Jero, Pertamina hanya
bisa mengambil 40 persen saham Blok Mahakam. Alasannya, karena
kemampuan dan modal yang dimiliki Pertamina belum cukup. Untuk
mengambil alih saham dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
"Yang
jadi pertanyaan, Jero Wacik kemana saja selama jadi Menteri?
Bertahun-tahun Blok Mahakam dikelola oleh asing tapi langkah-langkah
yang dilakukan justru tidak pernah menyiapkan Pertamina untuk bisa
bersaing atau paling tidak bisa punya kemampuan mengelola Blok Mahakam,"
tutur Staf Deputi Politik KPP Partai Rakyat Demokratik (PRD), Alif
Kamal, kepada wartawan, Selasa (19/2).
Sekretaris Gerakan
Nasional Pasal 33 itu katakan, seharusnya pemerintah tidak lagi
berbicara soal pembagian kepemilikan saham Blok Mahakam karena sudah
banyak pelajaran bahwa kepemilikan asing dalam sebuah blok migas atau
tambang mineral tidak berbanding lurus dengan aspek peningkatan
kesejahteraan rakyat.
"Pertamina sudah punya pengalaman dan
sukses mengelola LNG Badak, kenapa Jero Wacik masih mengatakan Pertamina
belum mampu?" gugatnya.
Ada tiga alasan mengapa Blok Mahakam
harus dambil kepemilikannya, menurut dia. Pertama, aspek kedaulatan
bangsa. Pengambilalihan kepemilikan Blok Mahakam menjadi pintu masuk
untuk melakukan nasionalisasi seluruh SDA yang dkelola asing. Hal ini
juga sangat sesuai dengan amanat UUD 1945 terutama pada Pasal 33.
Alasan
kedua, aspek politik energi. Dengan melakukan pengambilalihan,
Indonesia bisa menambah pasokan energi untuk kepentingan nasional,
Terakhir,
aspek Pengelolaan SDA bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan
rakyat. Selama ini ketika sebuah Blok Migas atau Tambang Mineral
dikuasai oleh asing kecenderungannya tidak berbanding lurus dengan
kesejahteraan rakyat Indonesia.(rmol.co)
