PB HMI : Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Jakarta, — Ditetapkannya Anas Urbaningrum oleh KPK sebagai tersangka pada hari Jumat, 10 Januari 2014, menjadikannya tersangka pertama yang ditetapkan oleh KPK awal tahun ini. Penetapan Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dalam kasus korupsi hambalang dapat dijadikan sebuah harapan baru bagi terbongkarnya kasus skandal hambalang bahkan skandal bailout century yang menyebabkan kerugian Negara tersebut.
KPK sebagai institusi penegak hukum, haruslah mendapatkan dukungan yang penuh untuk memberantas korupsi tanpa tendensi apapun, termasuk tendensi politik. Untuk itu, KPK haruslah muncul sebagai institusi yang independen dalam melakukan kinerjanya, memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Karena korupsi adalah sebuah fenomena hukum yang menuntut penyelesaian pada jalur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan permintaan politik dari satu kelompok tertentu.
Kami sangat mengharapkan, agar KPK dapat memberantas korupsi tanpa adanya diskriminasi dan memberikan prosedur yang adil pada setiap tersangka korupsi termasuk Anas Urbaningrum tanpa pernah mempertimbangkan posisinya dalam dunia politik. Karena hukum harus didasarkan pada keadilan dimana seorang tersangka berhak untuk diperlakukan sebagai pra duga tak bersalah (pre assumption of innocent) dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (equal justice under the law).
Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka memang merupakan sebuah langkah maju bagi pemberantasan korupsi di Negara ini. Namun akan sangat disayangkan apabila hal tersebut lebih menitikberatkan pada backgroundperjalanan politik seorang Anas Urbaningrum, sehingga penetapannya sebagai tersangka justru hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Apabila ternyata ini yang menjadi dasar penetapan tersebut, maka bukan saja hukum yang kemudian tidak lagi bisa diharapkan, tetapi KPK pun harus bertanggungjawab sebagai institusi yang seharusnya menegakkan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, tranparansi dalam proses penyidikan KPK merupakan hal utama yang harus dilaksanakan, untuk mencegah munculnya model pemberantasan korupsi yang multi interpretasi dari masyarakat serta untuk melindungi hak-hak Anas Urbaningrum agar tidak mendapatkan justifikasi sosial yang premature sebelum adanya vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)terhadap kasus ini. Karena, sebuah pemberantasan korupsi yang dilaksanakan tanpa transparansi merupakan sebuah bentuk penghianatan terhadap keadilan yang menjadi cita-cita dan tujuan hukum di Negara ini.
Kami berharap Anas Urbaningrum dapat memposisikan dirinya untuk tetap berjuang membongkar skandal korupsi hambalang dan bailout century yang telah menyebabkan kerugian Negara ini. Agar Anas Urbaningrum dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya untuk membongkar siapa saja pihak yang sebenarnya terlibat dalam kasus korupsi ini secara terang benderang. Dan kami berharap kepada seluruh keluarga Anas Urbaningrum agar tetap tabah dan memberikan doa yang terbaik agar proses hukum dapat dijalankan dengan seadil-adilnya untuk Anas Urbaningrum.
Semoga KPK dapat menjadi harapan masyarakat untuk pemberantasan korupsi, yang memberantas korupsi berdasarkan pada hukum dan tanpa tebang pilih serta tidak berlandaskan pada diskriminasi dan penghianatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Muh. Arief Rosyid Hasan.
(Ketua Umum PB HMI 2013-2015)
aktual.co
Posted by IndecsOnline.com
on 20.47. Filed under
