Mana Hasil Studi Banding DPR ke Luar Negeri?
Jakarta Studi banding anggota DPR ke luar negeri ditagih pertanggungjawabannya. Publik membutuhkan penjelasan apa pentingnya dan juga hasil dari kunjungan yang dilakukan. Bukan apa-apa, kalau DPR merasa kunjungan itu bermanfaat tentu harus disampaikan.
"Selama ini tidak ada pertanggungjawaban resmi dari setiap anggota DPR maupun komisi terkait studi bandingnya," terang pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi saat berbincang, Selasa (11/9/2012).
DPR selama ini selalu beralasan kunjungan mereka berguna. Kritik yang dilakukan pun tak digubris. Karena itu penting DPR memberikan penjelasan betapa suksesnya kunjungan mereka.
"Hasil studi banding yang muncul hanya foto-foto narsis belaka. Ini harus dijelaskan," tuturnya.
Karena itu, lanjut Apung, wacana moratorium kunjungan DPR ke luar negeri patut dikaji. Tercatat sejumlah negara menjadi sasaran studi banding DPR, antara lain Denmark, Brazil, Turki, dan beberapa negara lain.
"Sekarang point-nya, moratorium itu jangan sekedar wacana. Ketua DPR harus tegas dan memerintahkan Sekjen untuk menghentikan studi banding itu," urainya.
Contoh kecil, ICW pernah meminta uji informasi atas studi banding kode etik ke Yunani. Hasilnya, tidak ada LPJ. Bahkan di tata tertib DPR hasil studinya tidak.
"Parahnya hasil studinya malah terkesan copy paste dari internet. Artinya tidak ada akuntabilitas. Nah dalam akuntabilitas, Sekjen juga harus bertanggungjawab. Karena sama sekali mereka membiarkan anggota DPR seenaknya studi banding tanpa hasil dan pertanggungjawaban," tuturnya. (detik.com)