Alumni HMI Pertanyakan Kredibilitas KPK

PEKANBARU-- Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau Supirman mempertanyakan kredibilitas KPK sebagai unsur penegak hukum yang dinilai sudah terjebak masuk ke dalam wilayah politik. Hal ini terkait penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang.

"Ketika KPK sudah masuk jauh ke dalam wilayah politik, maka kredibilitas KPK dipertanyakan," kata politisi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat kepada Media Indonesia di Pekanbaru, Minggu (24/2).

Menurutnya, sudah banyak sekali keganjilan dibalik kronologis penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus proyek hambalang. Mulai dari kepercayaan KPK yang tanpa batas terhadap semua omongan Nazaruddin yang dari awal langsung menodong ke Anas, kemudian dinamika di majelis tinggi Partai Demokrat, hingga bocornya dokumen negara Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) KPK sebelum penetapan tersangka Anas ke masyarakat luas.

"Kami sangat mengapresiasi KPK untuk penuntasan kasus korupsi proyek Hambalang ini. Tapi kenapa KPK begitu sangat percaya terhadap semua omongan Nazaruddin? Dan kenapa Sprindik yang adalah dokumen negara itu bisa bocor hingga berakibat seolah-olah Anas sudah dihakimi sebagai tersangka," tandas Supirman.

Kondisi itu, lanjutnya, sangat bertolak belakang dengan upaya KPK untuk penuntasan korupsi megaproyek PON Riau. Padahal dari fakta persidangan yang diungkapkan sekian banyak saksi di pengadilan Tipikor bahwa ada suap jutaan dollar atau miliaran rupiah yang mengalir ke elit Partai Golkar, namun tidak pernah diusut tuntas.

"Kredibilitas KPK itu dipertanyakan kenapa? Banyak kasus yang jelas-jelas nyata fakta hukumnya tidak kunjung diselesaikan. Seperti di kasus PON Riau yang diduga menyeret seorang Menteri dari Partai Golkar dan sejumlah elit Golkar di DPR, sampai kini tidak pernah diusut. Padahal itu keterangan saksi dibawah sumpah di pengadilan," tukasnya. (metrotvnews.com)
redaksi