Kemenag Dinobatkan Kementerian Paling ‘Bandel’
Dari 48 poin rekomendasi perbaikan sistem, hanya 4 poin yang dilaksanakan.
JAKARTA – Ironis, Kementerian Agama (Kemenag) dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kementerian paling ‘bandel’. Rapor merah dari KPK terhadap kementerian yang dipimpin Suryadarma Ali tersebut terkait rekomendasi pembenahan sistem.
Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan Kemenag termasuk institusi yang paling bandel karena banyak rekomendasi KPK yang belum dilaksanakan. “KPK sudah melakukan sistem pencegahan dengan kementerian dan lembaga lain," kata Abraham Samad di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (31/8).
Menurut Samad, KPK pernah memberi 48 poin rekomendasi perbaikan sistem yang dinilai berpotensi korupsi. Namun, dari jumalah poin yang direkomendasikan hanya empat poin rekomendasi yang dijalankan Kemenag.
Samad menegaskan, KPK akan tetap menyoroti kelemahan-kelemahan sistem di Kemenag. "Meskipun di sana ada Yasin, KPK tetap menyoroti Kementerian Agama," katanya.
Tahun ini Kemenag merekrut mantan pimpinan KPK M Jasin sebagai Inspektur Jenderal. Menurut Abraham, sejak Jasin masuk, ada sejumlah perbaikan di kementerian tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan lembaga negara lain yang mendapat nilai merah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Busyro mengatakan budaya suap dan kongkalikong dalam pengurusan administrasi masih terjadi di sana. "Ini karena pengawasan di sana lemah," kata Busyro.
Rawan Penyelewengan
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kementerian yang dipimpin menteri dengan latar belakang partai politik paling besar potensinya untuk penyelewengan kekuasaan. Indikasinya jelas, selama ini kementerian-kementerian yang berurusan dengan KPK dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, kementerian dengan potensi penyelewengan kekuasaan paling tampak ada pada kementerian-kementerian yang dipimpin menteri dari partai politik. "Kementerian yang menterinya parpol, potensi abuse-nya paling tampak. Lihat saja yang selama ini berurusan dengan KPK kan sudah tampak," kata Busyro, di Jakarta, Jumat (31/8).
Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK memang melibatkan kementerian yang dipimpin menteri dari partai politik seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama serta Kementerian Tenaga dan Transmigrasi. KPK, lanjut Busyro, saat ini tengah mempertajam strategi pencegahan korupsi di kementerian dan lembaga negara.
Strategi pencegahan ini, menurut Busyro, dibuat dengan berbasis pada akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Yang penting ini kan mempertajam policy dan strategi pencegahan yang berbasis pada penerjemahan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan produktivitas. Kami juga ingin menempatkan civil society organization untuk ikut terlibat di lapangan mengawasi program-prorram pencegahan bersama-sama dengan kalangan kampus dan disupervisi KPK," katanya.
Sumber: sureabayapost.co.id
Posted by IndecsOnline.com
on 00.47. Filed under
Politik,
Topik Pilihan
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
