Komisi D Usulkan Ada Lembaga Corporate Untuk SBPP

MALANG - Komisi D DPRD Kota Malang mengusulkan ada lembaga corporate untuk Penarikan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Lembaga tersebut, diharapkan bisa mengurangi keluhan masyarakat terkait sumbangan pendidikan.

Sutiaji, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang mengatakan, selama ini image di masyarakat, masuk sekolah harus membayar SBPP. Padahal, belum ada aturan baku yang menyatakan itu. Yang ada hanyalah, pendidikan menjadi tanggung jawab semua warga.

Untuk menghilangkan image tersebut, Komisi D mencoba membuat terobosan dengan mengusulkan adanya lembaga corporate yang menangani biaya pendidikan. Lembaga corporate ini, yang nantinya akan menjadi jujukan wali murid yang menyumbang.

"Jika ada lembaga corporate ini, jika walimurid ingin menyumbang tidak ke sekolah, tapi ke lembaga ini. Dari lembaga ini, nantinya yang akan membiayai kebutuhan sekolah," ujar Sutiaji, Minggu (2/9/2012).

Lembaga corporate yang diusulkan ini, harus bersifat independen, atau bisa dibawah naungan dewan pendidikan Kota Malang. Sehingga, nantinya dalam pencairan dana bisa bersifat objektif. Sekolah mana yang harus dibantu dan tidak.

"Jika lembaga ini sudah ada, nantinya kalau sekolah ingin mengembangkan tidak harus pusing-pusing menarik dana dari wali murid, cukup mengajukan saja ke lembaga corporate ini," tambahnya.
Keuntungan lainnya, di lembaga corporate ini, tidak hanya wali murid saja yang menyumbang. Namun, juga ada para dermawan.

Renacana ini, lanjut Sutiaji, sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang jauh hari. "Kami sudah sampaikan, dan kelihatannya, responnya baik. Tapi kami belum memastikan, apakah bisa dilaksanakan tahun ini atau tahun depan,"pungkasnya.
sumber: surya.co.id

Posted by IndecsOnline.com on 01.05. Filed under Politik, Topik Pilihan . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response