Pemerintah Gagal Lindungi Petani Garam
Jakarta- Anggota Panitia Kerja (Panja) Garam Komisi IV DPR,Tamsil Linrung, menyatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah gagal melakukan perlindungan terhadap petani garam.
"KKP seharusnya bisa melindungi petani garam dari upaya permainan tengkulak, tapi ternyata gagal," kata politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini di Jakarta, Rabu (26/9/2012) siang.
Tamsil menambahkan, petani garam di Indonesia masih tradisional. Mereka, seharusnya mendapatkan perlindungan. Petani garam yang masih tradisional itu, kalah ketika menghadapi mekanisme pasar yang akan semakin mencekik mereka.
"Posisi petani garam kita tidak menguntungkan dalam rantai niaga. Bayangkan saja, harga petani di Madura Rp 250 per kg, namun harga di Surabaya menjadi Rp 750 per kg," kata Tamsil.
Tamsil yang juga Ketua Umum Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) ini mengusulkan, diperlukan sistem yang komprehensif, dari on farm hingga menuju off farm, agar petani garam memiliki peran yg penuh, untuk menghindari permainan harga para tengkulak.
Program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) yang diusung KKP, lanjut Tamsil, masih berorientasi dalam produksi saja. Optimalkan program ini, agar menjadikan petani garam semakin berdaya.
Cerdaskan petani garam tentang produksi garam yang sesuai SNI, dan yakinkan pengusaha untuk menyerap garam rakyat, bukan melalui tengkulak.
"Untuk itulah peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keseimbangan pasar, agar petani garam tak lagi menempati posisi tertindas dalam rantai niaga," ujarnya. (kompas.com)
Posted by IndecsOnline.com
on 04.04. Filed under
