Anggaran Gaji Terlalu Besar, Hatta: Kita Lakukan Pembatasan Jumlah PNS!

Jakarta - Habisnya belanja pemerintah daerah hanya untuk membayar gaji pegawainya saja menuai tanggapan dari kalangan pemerintah pusat. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai perlunya pemerintah daerah menekan anggaran tersebut. Caranya dengan menekan jumlah PNS Pemda sehingga tidak menumpuk dan memberatkan APBD guna pembayaran gajinya.

"Memang kita semua sudah paham, sebagian besar dana APBD untuk belanja pegawai. Jadi kita mau melakukan pembatasan PNS, secara selektif, jangan sampai ganti pegawai tambah karyawan dan menumpuk, jadi tidak efisien," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Menurut Hatta, dana APBD seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan dihabiskan untuk pegawai saja.

"Dana APBD harus terbesar untuk public services, jangan habis untuk bangun gedung, beli mobil, belanja pegawai, ya rakyat tidak dapat apa-apa," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pemda bisa menekan belanja gaji ini sekitar 40 persen dari APBD. Tidak seperti saat ini, di mana sekitar 70 persen dari APBD.

"Betul kalau di APBD jumlahnya cukup besar. Nah kalau seandainya kalau untuk membuat kualitas APBD lebih baik, itu diharapkan biaya pegawai di APBD tidak lebih dari 40%, tetapi ini mungkin perlu suatu kebijakan legislatif di daerah supaya biaya pegawai di bawah 40% bisa tercapai," pungkasnya. (Detik.com)

redaksi