RSBI Dinilai Tak Memberikan Kontribusi Selain Kastanisasi

Jakarta - Banyak kalangan mensyukuri keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebagian pihak menilai RSBI hanya menambah jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Sementara pemerintah tidak pernah melakukan riset untuk menemukan hasil positif dari RSBI.
"Tak pernah ada riset soal itu. SMA 13 Jakarta misalnya, saya alumni sini, sekolah ini sudah unggulan dari dulu jauh sebelum diberi label RSBI di tahun 2005. Nah, sekarang apa kontribusi RSBI untuk sekolah yang sudah unggul? Ada RSBI atau tidak, sekolah kami sudah jadi sekolah unggulan. Nah, sekarang di mana peningkatan RSBI? Pemerintah tak pernah lakukan riset soal itu," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, di SMU 13 Jakarta, Jalan Seroja No 1 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, Rabu (9/1/2013).
Retno juga adalah guru bahasa Inggris di SMU 13 Jakarta. Menurutnya, hanya dampak materi saja yang muncul dari kebijakan ini.
"Nah, tanpa riset, apakah kita bisa lihat relevansinya, apa dampaknya? Paling hanya terlihat secara fisik sekolah seperti LCD ada, CCTV ada, pelajaran IT ada. Itu saja kan, fisik. Nah, bahkan, dengan sekolah RSBI, nalar siswa-siswa Indonesia masih kalah dengan siswa Palestina yang daerah konflik," ujar Retno.
Retno menilai RSBI yang hanya diisi oleh siswa dari kalangan ekonomi atas membentuk kesenjangan sosial, tidak hanya dengan sesama civitas sekolah, bahkan dengan sekolah yang tidak berlabel RSBI. Ia menilai anggaran program RSBI sebesar Rp 11 triliun juga memperkuat munculnya kasta di dunia pendidikan.
"Sekolah non RSBI juga tak dapat bantuan rutin dari APBD, sementara RSBI dapat anggaran Rp 11 triliun. Ini kan menunjukkan ketidakadilan, diskriminasi, ini pengkastaan betul, sekolah RSBI ini punya kelas berstandar internasional yang harganya mahal dan segala macamnya. Sementara sekolah gurem tak punya apa apa. Ini jelas pengkastaan," ujar Retno.
"Oleh karena itu, kami berkeberatan dengan kebijakan ini dan seharusnya pendidikan itu berkualitas di semua sekolah. Jadi, seharusnya bantuan untuk RSBI itu digunakan untuk membantu sekolah-sekolah gurem yang berkekurangan itu, dibantu menjadi unggul," tambah Retno.
Retno menyarankan untuk peningkatan pendidikan di Indonesia lebih baik dengan memberikan pelatihan kepada para guru Indonesia. Hal ini mengacu pada pelatihan guru di China dan Singapura, yang memberikan 240 jam pelatihan dalam lima tahun untuk para gurunya.
"Kalau pakai standar Singapura, guru itu dilatih seratus jam per tahun, China melatih gurunya 240 jam per lima tahun. Kami menemukan data, di 29 daerah, 52 persen gurunya tak pernah terima pelatihan, bahkan hingga pensiun. Guru kota juga terima pelatihan itu hanya sekali dalam jangka waktu lima tahun. Itu pun kurang lebih hanya 3x8 jam, jauh sekali apabila dibandingkan dengan Shanghai dan Singapura," ujar Retno.
"Ini harus pemerintah pikirkan. Kualitas pendidikan tak ditentukan sepenuhnya oleh kurikulum atau bahkan RSBI, tetapi ditentukan kualitas gurunya juga. Kami sebagai guru tahu persis. Dana trilyunan belas RSBI bisa digunakan untuk melatih guru-guru. Yakinlah akan ada perubahan kualitas," tambah Retno.
Retno menjelaskan pembenahan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia merupakan pekerjaan penting untuk pemerintah Indonesia. Bagi Retno, guru yang berkualitas akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas juga.
"Membenahi guru itu PR, karena kalau gurunya jelek ya kualitas pendidikan dan pengajarannya juga jelek. Hanya guru kreatif yang bisa bikin muridnya kreatif, hanya guru pintar yang bisa buat muridnya pintar, hanya guru kritis yang bisa buat muridnya kritis. Guru selama ini tak pernah diperbaiki, seharusnya mereka dapat pelatihan," tutup Retno. (Detik.com)

redaksi